Skip to main content
Categories
BeritaHeadlineHer Story

Neni Moerniaeni, Walikota Bontang yang Membalikkan Kondisi Krisis Jadi Berbuah Manis

Dokter Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG., menjelang pencalonannya sebagai walikota Bontang pada tahun 2016, APBD kota Bontang mencapai  Rp 1,9 trilyun. Dari besaran ini, perencanaan disusun jika ibu dokter yang akrab disapa Bunda Neni, kelak terpilih dalam pilkada. Berbagai program disusun termasuk beberapa proyek besar seperti pembangunan jalan lingkar yang akan menghubungkan Loktuan-Tanjung Limau-Bontang Kuala-Tanjung Laut dan Berbas Pantai.

Di luar dugaan, begitu bunda terpilih dan dilantik pada tahun 2016, dana APBD mengalami penurunan drastis. Penyebabnya karena penurunan harga komoditi sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara. Akibatnya, Bontang terdampak begitu hebat dengan APBD yang terjun bebas dari Rp 1,9 trilyun menjadi hanya Rp 900 milyar. Kehilangan Rp 1 trilyun inilah yang waktu itu di-istilahkan sebagai tsunami anggaran.

Bukan itu saja, berbagai beban dari walikota sebelumnya yang harus dibayar pada periode pemerintahannya dan adanya kelebihan salur dari kementerian keuangan ke APBD kota Bontang sebesar Rp 180 milyar, harus dikembalikan.

Tidak mudah untuk memulai pemerintahannya dengan defisit yang begitu besar. Namun dengan bekal pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPRD, Ketua DPRD Kota Bontang dan Anggota DPR RI membuat perempuan yang berlatar belakang dokter spesialis kandungan ini bisa lolos dari beban yang sangat berat tersebut. Bahkan di tengah terpaan minimnya anggaran, beberapa proyek pembangunan prestisius masih dapat terlaksana seperti pembangunan kantor kecamatan, kantor lurah, pasar Loktuan dan penyelesaian pasar Rawa Indah, renovasi stadion Bessai Berinta dan beberapa sarana publik lainnya seperti rumah sakit, Puskesmas. Beberapa tempat ibadah juga bisa terbangun termasuk pembangunan mesjid terapung Loktuan yang diprediksi dapat menjadi “icon” dan menjadi daya tarik tersendiri buat kota Bontang.

Patut disyukuri bahwa di tengah minimnya anggaran, dana untuk kesejahteraan seperti penghasilan untuk tenaga honor, insentif RT, honor untuk penggiat agama, tidak mengalami penurunan bahkan meningkat dibanding pemerintahan sebelumnya. Walikota Neni Moerniaeni berprinsip lebih baik memangkas program pembangunan fisik di banding menurunkan dana kesejahteraan.

Barulah pada tahun ke-empat pemerintahannya, APBD Kota Bontang mengalami pemulihan. Anggaran tahun 2020 di ketok pada kisaran Rp 1,6 trilyun.

Tidak disangka bahwa ditengah mulainya APBD kota Bontang mengalami relaksasi, ternyata datang bencana covid-19 yang menerpa seluruh negara di dunia. APBD Kota Bontang terpaksa mengalami pemotongan dan tersisa Rp 1,2 trilyun. Kehilangan Rp 400 milyar tentu bukan perkara ringan, namun karena telah teruji pada awal pemerintahannya dengan penurunan anggaran yang dahsyat, terpaan badai covid-19 dilalui dengan baik.

Sekalipun dihantam badai penurunan APBD, bagi Neni Moerniaeni itu bukan alasan untuk menurunkan dana kesejahteraan, bahkan menurutnya, kesejahteraan harus ditingkatkan karena beban hidup semakin berat. Tidak heran jika penghasilan baik tenaga honor atau non ASN, honor Ketua RT, insentif penggiat agama di tingkatkan dari yang mereka peroleh pada pemerintahan periode sebelumnya.

Sebagai gambaran, penghasilan tenaga honor atau non ASN di pemerintahan kota Bontang yang sebelumnya memperoleh sekitar Rp 2,4 juta, sekarang menjadi Rp 3,2 juta, setara dengan upah minimum regional yang berlaku di Kota Bontang.

“Jika saya memberikan di bawah UMR maka saya menciptakan kemiskinan dalam lingkup pemerintahan saya,” ujar walikota perempuan pertama di Kalimantan Timur ini.

Kenaikan penghasilan juga dinikmati oleh Ketua RT yang sebelumnya Rp 700 ribu per bulan, menjadi Rp 1 juta. Bahkan pada pemerintahan sebelumnya hanya Ketua RT yang mendapatkan insentif, kini sekertaris dan bendahara RT juga kebagian.

Bukan itu saja, baik tenaga honor, Ketua, Sekertaris dan bendahara RT mendapatkan perlindungan dengan asuransi ketenagakerjaan, sehingga jika meninggal, ahli warisnya memperoleh Rp 42 juta, dan jika meninggal karena kecelakaan akan memperoleh Rp 180 juta.

Kenaikan penghasilan juga di alami oleh para penggiat agama seperti ulama, pastor, pendeta, biksu dan pandita. Yang pada pemerintahan sebelumnya hanya memperoleh Rp 300 ribu per bulan, sekarang Rp 1 juta. Dan kalau dulu dana ini biasanya diperoleh tiga bulan sekali, sekarang setiap bulan dan langsung masuk ke rekening.

Demikian pula peningkatan kesejahteraan ini dirasakan oleh para imam mesjid dan guru mengaji yang tergabung dalam organisasi BKPRMI.

“Kesejahteraan tersebut akan saya naikkan bertahap hingga Rp 2 juta,” ujar Bunda Neni.

Walikota Neni Moerniaeni juga membagikan seragam sekolah berupa tas, baju dan sepatu gratis untuk anak SLTA walaupun secara administrasi berada di bawah pembinaan propinsi.

Program bantuan seragam sekolah ini sangat dirasakan manfaatnya oleh orang tua siswa karena beban ini menjadi beban tahunan yang biasanya harus disiapkan oleh mereka. Terlebih lagi jika anak yang bersekolah ada dua orang atau tiga orang, maka program yang hanya ada di Bontang ini akan sangat meringankan orang tua.

“Saya sama sekali tidak membayangkan akan ada pandemi covid-19 ketika saya membagikan satu laptop untuk masing-masing guru TK negeri, SD dan SLTP tahun lalu,” ujar bunda Neni mengenang kegiatan pelaksanaan program “one teacher one laptop”.

Dengan kejadian covid-19, laptop itu sangat berharga ketika guru tidak bisa mengajar tatap muka dengan anak muridnya sehingga harus dilakukan pembelajaran secara on-line.

“Saya bersyukur laptop itu sangat bermanfaat,” ucap Neni.

Salah satu keberhasilan pemerintahan Neni Moerniaeni yang cukup menonjol adalah menurunnya jumlah masyarakat yang tergolong miskin selama empat tahun terakhir. Kalau di awal pemerintahannya, jumlah masyarakat miskin mencapai 8.600 orang, kini menurun menjadi 8.100 orang. Salah satu penyebabnya karena bertumbuhnya investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

Akibat keseriusan dan kerja keras Bunda Neni bersama aparat pemerintah kota Bontang, berdampak positif terhadap naiknya tingkat kepuasan masyarakat dalam segala bidang. Hal ini tergambar dari hasil survei tingkat kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Jika pada akhir tahun kedua pemerintahannya, tingkat kepuasan masyarakat baru mencapai 76,23 persen, pada awal 2020 kepuasan masyarakat meningkat menjadi 81,84 persen.

Share this with your friends

Subscribe our newsletter?

Join Newsletter atau Hubungi Kami: contact@aksaradigital.id

Inspirasi
BelanjaKarirKecantikanKehidupanKeluargaIndeks
Let's be friends