Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertipikat. “Saat ini bidang tanah yang sudah bersertipikat baru 46 juta sertipikat,” ungkap Presiden Jokowi.

“Sebelumnya setiap tahun paling besar 500.000 sertipikat tanah yang diterbitkan setiap tahunnya. Kalau begini terus, kita harus menunggu 160 tahun agar seluruh tanah di Indonesia sudah bersertipikat,” ujar Presiden.

Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menerbitkan 9 juta sertipikat tanah pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 5 juta sertipikat tanah yang diterbitkan pada tahun 2017, dan 7 juta sertipikat pada tahun 2018.

Hal ini dinyatakan Presiden Jokowi pada penyerahan 3.000 sertipikat tanah untuk masyarakat Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018). Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Kabupaten Bogor tersebut, Presiden RI, Joko Widodo juga berkesempatan menyerahkan langsung kepada 12 orang perwakilan masyarakat.

Kegiatan penyerahan sertipikat tanah ini dihadiri 3.000 orang masyarakat yang berasal dari 4 (empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cigudeg, dan Kecamatan Gudung Sindur.

Presiden mengungkapkan selama ini dia banyak mendapat keluhan terkait sengketa pertanahan. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak memegang sertipikat tanah, sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah.

“Untuk Kabupaten Bogor penyertipikatan tanah ditargetkan rampung pada tahun 2023,” kata Presiden.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pada tahun 2018 ini, Kabupaten Bogor mendapat target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 80.750 bidang. “Saat ini realisasi sudah mencapai 69.953 bidang,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Tahun lalu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berhasil menerbitkan 60.000 sertipikat tanah. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN saat ini memang pembuatan sertipikat tanah dipermudah dan dipercepat. “Presiden sudah memerintahkan kami agar mempermudah dan mempercepat pembuatan sertipikat tanah,” ujar Sofyan A. Djalil.