Tiga hari yang lalu, jagat maya dihebohkan oleh postingan seorang netizen yang “katanya” menerima bantuan paket sembako, masker dan uang sebesar 150 ribu disertai ‘Surat cinta’ dari Pemprov DKI Jakarta yang totalnya 500 ribu. Benarkah demikian?

Kemudian banyak pro dan kontra berdatangan. Ada yang percaya dengan postingan tersebut, ada pula yang tak percaya. Banyak pula yang lantas berhitung berapa jumlah nominal sebenarnya paket sembako tersebut, apakah sesuai dengan postingan tersebut yang mengatakan bahwa total keseluruhan dari paket sembako beserta uang tunai adalah sebesar 500 ribu.

Selanjutnya muncul spekulasi bahwa batuan sosial bagi warga DKI yang terdampak pandemi Covid-19 ini sudah di-mark up. Dan itu artinya telah terjadi kecurangan.

Jika benar sebanyak 3,7 juta atau sekitar 35% dari total keluarga terdampak pandemi covid-19 di DKI Jakarta mendapatkan bantuan masing-masing sebesar 1 juta rupah dengan perincian 880 ribu dari Pemprov DKI dan 220 ribu dari Pemeritah pusat, mengapa yang sampai ke masyarakat tidak sebesar apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur? Jika kemudian yang diterima masyarakat hanya dalam bentuk sembako senilai 149 ribu/minggu dari total 600 ribu/bulan yang dijanjikan dan akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Pemberitahuan itu pun setelah muncul postingan seseorang di media sosial yang menerima bantuan bernilai 500 ribu. Maka yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah ke mana larinya sisa uang tersebut?

Lalu mereka yang berhitung menjabarkan hasil hitungannya. Sembako yang terdiri dari beras 5 kg, minyak 1 liter, biskuit 2 bungkus, 3 lembar masker kain, 2 buah sabun batangan dan 2 buah ikan kalengan kecil. Total nilainya tak lebih dari 100 ribu. Jika kemudian biaya packing dan delivery dimasukkan dalam hitungan, itu artinya nilainya mencapai setengah dari harga sembako itu sendiri dan tentu saja dirasa amat mahal.

Tak lama kemudian muncul permohonan maaf dari sang pemosting di media sosial itu, dia mengakui jika sudah menyebarkan berita bohong alias hoax tentang paket sembako dan tambahan uang tersebut. Disusul dengan munculnya bantahan dari Pemprov DKI Jakarta tentang nominal dari paket bantuan tersebut di laman-laman media sosialnya. Masyarakat seolah dibuat bingung, apalagi banyak warga yang begitu mengharapkan bantuan tersebut. Mengapa semuanya seolah seperti ada unsur kesengajaan.

Padahal sebelumnya saat diwawancarai oelh Aa’ Gym, Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa dalam sembako yang disediakan terdapat daging, ayam atau ikan. Maksudnya dalam bentuk kalengan kah? Benar-benar penyataan yang tidak jelas bukan.

Setelah ditelaah lebih dalam, ada sebuah perhitungan yang tidak transparan atau bisa jadi tidak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya komunikasi.

Jadi, dari total 3,7 juta warga yang akan dibantu itu adalah 1,1 juta warga adalah warga ber-KTP DKI, dan selama ini sudah terdata dan mendapatkan KJP, KJP Plus dan lain sebagainya.

Kemudian 2,6 juta adalah warga miskin, rentan miskin. Baik yang ber-KTP DKI maupun yang tidak. Dan ini didata dengan cermat, karena bantuan itu akan menggunakan APBN dari pemerintah pusat.

Nah, paket sembako senilai 149 ribu yang menghebohkan itu adalah bansos yang di berikan oleh Pemrov DKI pada 1,1 juta  warga yang sudah terdata, dan akan dibagi mingguan, sehingga total nilainya adalah 600 ribu sebulan. Sedangkan sisanya, 2,6 juta warga lagi menjadi tanggungan Kementerian Sosial melalui skema bantuan khusus.

Ketika kemudian banyak orang yang bertanya-tanya mengapa bantuan itu tidak sebesar 1 juta melainkan hanya 600 ribu/bulan, itu yang wajib dipertanyakan pada Pemprov DKI, ada dugaan menyesuaikan dengan bantuan dari APBN melalui Kemensos, kemudian sisanya dipergunakan untuk apa? Itu juga seharusnya disampaikan oleh Pemprov DKI secara transparan.

Kita tak dapat menuduh jika Gubernur DKI telah melakukan kecurangan, hanya menunggu itikad baik Pemrov DKI untuk menjelaskan secara tansparan dan gamblang. Kita awasi saja saja bersama bansos ini, mulai dari Pusat, Daerah maupun kabupaten. Jika ada indikasi ke arah penyelewengan atau korupsi bisa kita kemplang rame-rame mereka yang sudah melakukan penyelewengan.

Lantas, jika kemudian dalam kemasan sembako itu ada ‘Surat cinta’ dari Gubernur, bisa saja kita mentafsirkan bahwa Anies Baswedan sudah Mempolitisasi bansos ini.

Catatan: terima kasih banyak untuk pak Damar Wicaksono atas penjelasannya yang gamblang, jadi saya bisa ikut menyampainnya kembali pada orang banyak.

• RINA •

Seseorang yang doyan makan tapi bisa masak, suka baca dan sedang belajar jadi penulis.