Atalia Rangkuty

Dalam perjumpaan pers kemarin (31/10/2017), Alexis Hotel yang diwakili oleh Legal and Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita S.H., dan Muhamad Fajri S.H. menyatakan beberapa point penting setelah beredarnya Surat Dinas PSPT :

1.Kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini, dan kami siap bekerja sama dengan pihak Pemda DKI, guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI.

2. Hotel maupun griya pijat Alexis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata, di mana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Perlu diketahui bahwasanya sampai dengan saat ini di hotel dan griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila.

4. Kami menyadari bahwa semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan, di mana saat ini stigma yang terbentuk terkait nama Alexis diidentikkan dengan tempat yang kurang baik.

Oleh karenanya, kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut. Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan, maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

5. Kami menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas PTSP. Atas dasar hal tersebut, kami melakukan penghentian operasional hotel dan griya pijat Alexis, dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kami. Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukan bahwa pihak kami taat aturan.

6. Perlu dipahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga. Satu hal yang pasti, belum terbitnya perpanjangan TDUP usaha kami yang akan berujung pada penutupan usaha, akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka.

7. Kami meminta masyarakat maupun media berhenti menghakimi pihak kami secara sepihak. Mohon juga dilihat bahwa selama ini pihak kami merupakan salah satu pelaku usaha di Kota Jakarta yang tidak pernah melakukan pelanggaran, ataupun menerima sanksi terkait pelanggaran dalam bentuk apa pun dari dinas terkait, yang merupakan cerminan bahwa kami pelaku usaha yang taat hukum dan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Jakarta, lewat pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja melalui sektor pariwisata.

8. Bersama ini kami mohon kepada Pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perizinan, untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya, agar usaha kami di sektor pariwisata dapat terus berjalan. Pastinya kami siap melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

9. Kepada seluruh masyarakat maupun media, mari bersama-sama kita bangun Kota Jakarta lewat sektor pariwisata, guna menjadikan Kota Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Negara Indonesia.