Oleh: Ade Aryana Uli

Penguasaan tanah negara oleh segelintir elit pengusaha dan politik merupakan rahasia umum sejak jaman orde baru. Namun menjadi heboh karena dibuka dalam sebuah ajang perhelatan paling penting untuk Indonesia, yaitu Pilpres 2019. Itu pun terpaksa dikatakan karena paslon 02 sibuk bicara soal petani, tanah yang dikuasai asing, dll., sementara dia sendiri pemain lamanya. Siapapun yang waras akan mual dengan omongan paslon 02.

Mengapa Jokowi berani mengutarakan hal itu? Karena dia merasakan betapa sulitnya membersihkan cucian kotor rezim sebelumnya, dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari negara ini. Tidak mudah begitu saja mencabut izin HGU dari perusahaan yang telah diberikan konsesi 35 tahun lebih,

Yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan sumber daya yang ada dengan program perhutanan sosial dan sertifikat untuk rakyat sebelum dibagi-bagi lagi ke hanya segelintir orang (jika rezim berganti).

Desa yang selama ini diperlakukan sebagai wilayah usang sehingga ditinggalkan oleh anak-anaknya sendiri, oleh Presiden Jokowi diberikan dana besar agar bisa memperkuat dirinya sehingga tunas mudanya bisa produktif di desanya sendiri.

Apakah itu efektif mengingat banyak penyalahgunaan dana desa juga di berbagai daerah? Lalu disiapkan peran pendamping desa yang diharapkan bisa mengawal implementasi dana desa.

Di lain hal, ia memperkuat BUMN dan memangkas makelar-makelar raksasanya. Kemudian ia tidak memberikan izin-izin baru lagi pada perusahaan yang sebelumnya diobral seperti kacang goreng.

Ia juga memeriksa izin perusahaan lama yang bermasalah sekaligus memberikan sanksi hukumnya.

Soal infrastruktur? Itu adalah janji presiden sejak Soeharto yang tidak pernah bisa digenapi, sehingga pembangunan Jawa dan luar Jawa begitu timpang. Janji itulah yang hendak digenapi oleh Jokowi dengan pembangunan infrastruktur merata di seluruh indonesia. Jika hutang sejak jaman orba tidak dikorup, maka seharusnya infrastruktur itu sudah ada sejak tahun 1980-an, tapi hasilnya nihil, bahkan rakyat luar Jawa lebih banyak dijadikan sapi perah pengusaha Jakarta yang memperoleh konsensi dari kekuasaan orba.

Tahun 2012 saya ke Silat Hilir, Kalimantan barat. Seorang petani harus menyerahkan tanahnya pada perkebunan sawit hanya untuk mendapat listrik.

Saya katakan padanya, “Itu kewajiban pemerintah Pak, seharusnya anda tidak menukarnya dengan hutan.” Lalu dia katakan, “Seharusnya mbak, tapi kenyataannya seperti ini, puluhan tahun kami menunggu listrik….”

Di dekat perbatasan dengan sarawak, kita akan melihat masyarakat Dayak Iban yang harus mengais peruntungan ke Sarawak, bekerja sebagai buruh. Sangat ironis, karena di sana juga orang Iban, saudara sesukunya sendiri, tapi nasibnya begitu berbeda. Sekarang jalan aspal ke perbatasan sudah begitu mulus dan bagus, sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi datang sebagai buruh, tapi bertukar hasil bumi.

Jadi jangan katakan: “kita tidak makan infrastruktur.” Di luar Jawa, itu sangat dibutuhkan.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara, masyarakat Bajo yang darah dagingnya adalah pelaut banyak yang didaratkan, artinya di masa orde baru dipaksa pindah ke darat. Padahal laut adalah halaman rumah dan hidup mereka yang melahirkan kebudayaan laut yang sangat khas. Sekarang dengan perombakan di bidang kelautan, ada perubahan signifikan bagi nasib para nelayan Bajo.

Tapi dulu ada permintaan sertifikat laut, artinya beberapa masyarakat Bajo masih tinggal di atas laut yang tidak bisa disertifikatkan. Padahal mereka membutuhkan pinjaman bank untuk membeli pendingin yang memungkinkan hasil lautnya bisa bertahan lebih lama. Semoga sekarang sudah ada perubahan.

Saya mau katakan, bahwa betapa pentingnya infrastruktur bagi masyarakat di luar Jawa. Dan untuk yang berada di Jawa, kita harus berterimakasih terhadap saudara-saudara kita di luar Jawa karena sampai detik ini mereka masih mau bergabung dengan Indonesia, meski sebelum pemerintahan Jokowi mereka menjadi anak tiri Indonesia. Zaman orde baru ada istilah “daerah tertinggal”, saya katakan bukan daerah tertinggal, tetapi “daerah ditinggal” oleh pembangunan.

Menurut saya, keputusan Jokowi untuk membangun infrastruktur di luar Jawa lebih dari sekadar kewajiban, tetapi karena kecintaannya pada Indonesia. Siapapun yang mencintai bangsa ini akan patah arang melihat kondisi luar Jawa sebelum tahun 2014.

Jika dipertanyakan masalah pelanggaran HAM yang belum beres? Bisa dipahami bahwa hal itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada prioritas dalam pembangunan, karena jika paralel diurusinya maka semuanya tidak akan jadi apa-apa, bahkan kemungkinan besar chaos. Jika ia bisa memerintah lagi dan sebagai yang terakhir, saya yakin akan disikat semua itu. Oleh karena membangun sumber daya manusia yang jadi fokusnya ke depan, tidak bisa tidak, harus merintis penyelesaian luka masa lalu bangsa ini.

Jadi…, untuk membersihkan cucian kotor ini, butuh nyali dan keteladanan dari dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Ia berjalan di atas seutas tali tipis yang harus selalu waspada menjaga keseimbangan di segala lini. Ini adalah perjuangan luar biasa Jokowi yang harus didukung.

Untuk semua yang dilakukannya ini…, ia rela difitnah, digempur dari segala arah. Bahwa ia masih bertahan selama 5 tahun ini merupakan berkah Tuhan bagi seorang pemimpin yang mempunyai niat tulus, baik dan kerja keras bagi bangsa Indonesia. Mari kita mendoa agar Presiden Jokowi tetap memerintah bangsa ini. Bukan untuk dia, tetapi untuk kita…, bangsa Indonesia.