Kominfo Nilai Unggahan Tara Basro Pornografi, SAFEnet: Kominfo Gegabah

0
116
Tara Basro. Sumber: akun twitter Tara Basro.

Dilansir dari Tirto.id (https://tirto.id/soal-foto-tara-basro-dan-bagaimana-seharusnya-publik-bersikap-eCRr), Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinand Setu menyatakan bahwa konten yang diunggah Tara telah “menafsirkan ketelanjangan” dan memenuhi unsur Pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang melanggar kesusilaan, meskipun bagian payudara dan vaginanya tertutup. Ia menyebutkan akan segera “take down” (menurunkan) dua postingan yang menunjukkan ketelanjangan tersebut bila tidak dilakukan oleh Tara sendiri.

SAFEnet melihat pelabelan pornografi pada unggahan Tara ini adalah tindakan abai dan buta konteks atas ekspresi yang dimaksud oleh Tara. Sebuah konten tidak hadir dalam ruang hampa. Produksi dan pemahamannya dipengaruhi dan dibatasi oleh konteks.

Postingan yang dipermasalahkan Kominfo adalah unggahan Tara Basro pada IG Story yang memuat gambar dengan teks “WORTHY OF LOVE” (layak mendapat cinta) dan postingan serupa di Twitter dengan tambahan teks “Coba percaya sama diri sendiri”.

Tara mengawali postingannya di Instagram https://www.instagram.com/p/B9RiWERHeup pada 3 Maret 2020 pukul 8.58 WIB, dilanjutkan dengan cuitan di Twitter (https://twitter.com/TaraBasro/status/1234840995906248704?s=20) pada hari sama di pukul 9.00 WIB.

Seluruh postingan yang disebut di atas diunggah Tara untuk menyuarakan body positivity, yaitu inisiatif untuk menghargai secara positif segala bentuk dan tampilan tubuh di luar dari mitos kecantikan yang diagungkan sebagai standar kecantikan di masyarakat dan bisa bersifat toksik, terutama bagi perempuan. Tetapi dua postingan yang kini sudah dihapus Tara dilabeli sebagai konten pornografi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi DARK (Digital At-Risks) SAFEnet yang fokus di isu kekerasan berbasis gender online, mengatakan, “Nanti seorang perempuan kalau melihat badannya tidak sesuai dengan standar kecantikan di masyarakat, makin tidak percaya diri, atau mendapatkan perundungan. Terus dengan pernyataan tidak sensitif seperti itu, datang dari institusi negara pula, selain mencekal suara perempuan, malah melanggengkan pemikiran bahwa tubuh perempuan adalah objek semata. Utamanya objek seksual. Dianggap sebagai objek pornografi. Mestinya dilihat konteksnya juga, tidak bisa hanya gambar saja.”

Menurutnya, pelabelan yang tidak tepat dan menyesatkan atas unggahan Tara Basro ini malah mengundang warganet untuk berbondong-bondong mencari tahu foto mana yang dimaksud. Di sisi lain, Ellen juga mengkritik bahwa Pasal 27 Ayat 1 UU ITE ini memiliki bias gender.

Lagi, dan lagi. Pasal karet 27 Ayat 1 UU ITE kali ini muncul menghadang kebebasan berekspresi perempuan.

“Sebelumnya, Pasal karet 27 Ayat 1 UU ITE dipakai juga untuk menekan Youtuber Kimi Hime karena kontennya dianggap vulgar, sampai Kimi Hime harus menghapus kontennya. Selalu tubuh perempuan yang diatur-atur atau perempuan yang terkena dampak negatif lebih besar bila terkait dengan isu kesusilaan atau pornografi,” ujar Ellen.

Menanggapi pernyataan Ferdinand terkait konten pornografi di media sosial yang dikonsumsi anak, Ellen menyebutkan pemerintah harusnya mendorong peran orang tua dalam membimbing anak saat bernavigasi di media sosial.

Ellen melihat bahwa postingan Tara yang mengangkat isu body positivity adalah contoh yang baik dan juga bisa memantik diskusi dan mengedukasi publik agar tidak melakukan bentuk kekerasan berbasis gender online, seperti body shaming. “Warganet menanggapi postingan Tara dengan positif, melihatnya sebagai wujud self-love (terjemahan: mencintai diri sendiri), dan tidak melihatnya sebagai pornografi. Kominfo malah begini.”

Oleh karena itu, SAFEnet sebagai organisasi regional yang memperjuangkan hak-hak digital warga:

1. Menyayangkan pernyataan gegabah Kominfo yang melabeli postingan Tara Basro, yang menyuarakan body positivity, sebagai bentuk pornografi.

2. Mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang tidak memiliki kejelasan unsur sehingga bersifat multitafsir dan pada implementasinya memiliki bias gender yang merugikan perempuan.

3. Mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak perempuan dalam bersuara di dunia maya.

4. Menganjurkan warganet untuk selalu mencerna konten di media sosial dengan melihat konteksnya juga.

Denpasar, 5 Maret 2020

SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here